Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, Anggota KPU RI dan seluruh pejabat Sekretariat Jenderal memberikan hormat kepada bendera Merah Putih dalam upacara bendera Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, Rabu (17/8)
Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, Anggota KPU RI dan seluruh pejabat Sekretariat Jenderal memberikan hormat kepada bendera Merah Putih dalam upacara bendera Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, Rabu (17/8)

Kerja Nyata KPU Dalam Menghadapi Pilkada 2017

Jakarta, kpu.go.id – Dalam upacara bendera Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro mengatakan, KPU harus bisa menjawab tantangan untuk melahirkan pemimpin bangsa yang berkualitas dengan budaya kerja mandiri, profesional, dan berintegritas, Rabu (17/8).
Kerja nyata yang ber-azas mandiri, profesional, dan berintegritas tersebut terus dilakukan oleh KPU dengan menyempurnakan penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017.
“KPU tetap melanjutkan penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang telah diperbaharui dalam pengelolaan data pemilih untuk digunakan jajarannya yang akan melaksanakan Pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang,” kata Juri dihadapan pejabat, dan staf Sekretariat Jenderal KPU RI di Kantor KPU, Jakarta.
Juri juga mengatakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPU siap memfasilitasi pengadaan secara transparan. LPSE tersebut disusun oleh KPU untuk menghapus praktek-praktek kecurangan dalam hal pengadaan logistik dalam pemilihan umum (pemilu) ataupun pilkada.
“LPSE KPU dapat memfasilitasi pengadaan secara transparan dan menghindari praktek kecurangan pengadaan. Melalui LPSE, KPU diharapkan mampu melaksanakan supervisi pengadaan logistik pemilu di daerah, sehingga dapat menekan tingkat kesalahan dalam pengadaan,” lanjut Juri.
Selain dukungan sistem berbasis teknologi informasi, KPU telah membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan desk pelayanan informasi melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan terbentuknya RPP dan PPID, Juri ingin sarana itu diisi dengan kegiatan yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat.
“Pembentukan RPP KPU perlu diisi dengan kegiatan yang efektif untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi. Pelayanan informasi melalui PPID juga perlu melayani dengan baik agar mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyedia data dan informasi kepemiluan,” jelasnya.
Juri berpesan kepada seluruh jajaran KPU untuk melakukan supervisi atas penggunaan dana hibah pilkada yang seluruhnya telah tuntas ditandatangani.
“Kita patut bersyukur proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dilaksanakan pada 101 daerah. Namun penggunaan dan pengawasan pelaksanaan anggarannya perlu perlu kita optimalkan, sehingga kita mampu mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel,” pesan dia.
Saat ini KPU tengah dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait implementasi akuntabilitas kinerja KPU, untuk itu Juri berpesan kepada jajaran KPU agar mempersiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan RB dan akuntabilitas dengan cepat dan akurat.
“Target kita tahun ini nilainya B. Untuk itu saya berpesan agar dokumen pendukung dan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dan implementasi akuntabilitas kinerja dipersiapkan secara cepat dan akurat, sehingga nilainya meningkat,” kata dia.
Untuk dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Juri mengatakan, KPU sudah menyusun program strata-2 Pendidikan Tata Kelola Pemilu yang bekerja sama dengan 9 Perguruan Tinggi Negeri. Tahun lalu, KPU sudah mengirim 75 pegawai KPU untuk meningkatkan kualitas SDM, sedangkan tahun 2016 jumlah peserta yang akan mengikuti pendidikan tersebut meningkat menjadi 125 peserta.
“Saat ini KPU bersama Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) juga berencana melaksanakan program SPIRIT (Scholarship Program for Strengthening the Reforming Institution) serta Program S2 dan S3 dalam dan luar negeri, gelar dan non gelar, short course dalam dan luar negeri,” terangnya lebih lanjut.
Juri mengatakan kepercayaan masyarakat kepada KPU merupakan modal utama dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, atas dasar itu ia meminta seluruh jajaran KPU menjaga kepercayaan tersebut dengan memberikan pelayanan publik yang baik, transparan, dan imparsial kepada semua pihak.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang harus kita pegang. Untuk itu kita wajib bekerja secara nyata untuk memberikan pelayanan publik yang baik, transparan dan tidak berpihak. KPU telah menjadi peringkat 2 dalam keterbukaan informasi, hal ini perlu terus kita pertahankan dan tingkatkan,” tandas Juri. (ris/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)
Sumber : KPU RI
KIP Kota Lhokseumawe

KIP Kota Lhokseumawe

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe yang Berlokasi Di Jl. Antara No. 4A Desa Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe - 24352 Website : www.kiplhokseumawe.com, Phone : +62645-630901 email : info@kiplhokseumawe.com
KIP Kota Lhokseumawe

Leave a Reply