Info Pemilu

Terbukti Politik Uang, Pencalonan Bisa Dibatalkan

Keterangan Foto : Ketua KPU RI Juri Ardiantoro saat memberikan pengarahan pada penutupan Bimbingan Teknis Terpadu

Palembang, kpu.go.id – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, banyak terdapat perubahan yang signifikan. Salahsatunya penguatan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dapat menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administratif, seperti pelanggaran alat peraga kampanye dan praktek politik uang. Bahkan sekarang praktek politik uang bukan lagi masuk ranah pidana, tetapi …

Read More »

Menolak Debat Publik, Peserta Pilkada Bisa Kena Sanksi

Keterangan Foto : Komisioner KPU RI Arief Budiman saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis Terpadu

Palembang, kpu.go.id – Banyak hal baru yang tertuang dalam rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), salah satunya tentang pelaksanaan debat publik pasangan calon peserta pilkada. Seluruh pasangan calon peserta pilkada harus mengikuti pelaksanaan debat publik, apabila pasangan calon tersebut menolak ikut serta dalam debat publik, maka yang bersangkutan bisa kena …

Read More »

KPK: Penyelenggara dan Peserta Pilkada Harus Berintegritas

Keterangan Foto : Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan bahwa peserta pilkada perlu menjaga integritas. Hal itu karena luasnya kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah

Palembang, kpu.go.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan penyelenggaraan pemilu atau pilkada harus berintegritas. Undang-Undang KPK mengamanatkan adanya fungsi supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. KPK juga mempunyai perhatian pada dua hal, yaitu korupsi dan kerugian Negara. Hal tersebut disampaikan Saut pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu …

Read More »

Pembatasan Dana Kampanye Dirumuskan

20160702_013415_7e7baa102e114616b2b9d3669b220ef9

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum hingga kini masih merumuskan batasan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran maksimal untuk setiap calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017. Kendati demikian, pembatasan ini dinilai tak terlampau berdampak signifikan dalam mengatasi politik uang. Anggota KPU, Ida Budhiati, hari Jumat (1/7) di …

Read More »

UU Pilkada Mendapat Nomor 10 Tahun 2016

20160701_035929_Pilkada pemilu

Undang-undang pilkada hasil revisi kedua yang disahkan Rapat Paripurna 2 Juni 2016 sudah dinomorkan pada 1 Juli 2016. Undang-undang ini mendapat Nomor 10 Tahun 2016. “Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan, Nicolaus Teguh Budi Harjanto (1/7). Menurut Nico, …

Read More »

Silon Permudah Tahap Pencalonan Pilkada

20fdc883875880825c9a3d59369769cc

Jakarta, kpu.go.id – Pada prinsipnya Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dibangun untuk memudahkan proses tahapan pencalonan, baik bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, maupun untuk para bakal pasangan calon yang hendak berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU RI, Juri …

Read More »

Bimtek SiTaP dan Silon Persiapan KPU dalam Tahapan Pencalonan

42452cd305ae93d2e15e1c3b0d05c5b4

Jakarta, kpu.go.id – Sebagai alat bantu untuk mempermudah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membangun aplikasi yang dijadikan sebagai sumber informasi mengenai tahapan pilkada. Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Teknis dan Hupmas, Sigit Joyowardono dalam pembukaan bimbingan teknis (bimtek) penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan …

Read More »

Tiga Syarat Pencalonan yang Berasal Dari Parpol

dca349d4f5d451a3e06497581dc199c8

Serang, kpu.go.id. Terdapat tiga (3) syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat pencalonan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politk (parpol) maupun gabungan parpol dalam tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2017. Hal-hal yang terkait dalam pencalonan ini harus terpenuhi pada saat pendaftaran, Minggu (19/6). Syarat …

Read More »

Jangan Sampai Pemilu 2019 Menggunakan Kerangka Hukum Tambal Sulam

20160620_035028_Kodifikasi

Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 memerintahkan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif dilaksanakan serentak pada 2019. Karena pemilunya serentak, undang-undang yang baru dibutuhkan sebagai kerangka hukum pelaksanaan pemilu ini. Penyusunan undang-undang ini dituntut cepat agar Pemilu 2019 kelak tak dilaksanakan dengan kerangka hukum yang tambal sulam. “Jangan sampai di Pemilu 2019 …

Read More »