KIP Berkoordinasi dengan PN Lhokseumawe

Salah satu lembaga yang diminta untuk dilakukan koordinasi dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) adalah pengadilan negeri. Dalam SE 132 yang dikeluarkan KPU, koordinasi dengan pengadilan negeri setempat dimaksudkan untuk mendapatkan data terpidana yang sudah dicabut hak politiknya.

Untuk memenuhi maksud tersebut, KIP berkunjung ke Kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Rabu (7/4/2021). Rombongan dipimpin Ketua KIP, Mohd. Tasar, BA.MA dan mengikutsertakan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Zainal Bakri, S.Sos., M.Kom.I, dan Kepala Sekretariat KIP, T Joan Virgianshah, S.STP., MSP.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Bakhtiar, SH., MH mengaku siap membantu untuk memberikan data yang dibutuhkan KIP. “Kami akan membalas surat dari KIP nantinya, jika dari data yang kami miliki terdapat seperti itu,” katanya.
Namun sejauh yang ia ketahui, katanya, belum ada warga Kota Lhokseumawe yang diputuskan hukumannya sampai dengan pencabutan hak politiknya. Karena kata dia, PN Lhokseumawe hanya menyidangkan kasus tindak pidana umum.

%d bloggers like this: