Kunker Komisi I DPR Aceh ke KIP Kota Lhokseumawe

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lakukan kunjungan kerja ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe. Dalam kunjungan kali ini, kelima anggota Komisi I tersebut diterima di ruang Media Center KIP Kota
Lhokseumawe, Jumat (23/7/2021).


Sekretaris KIP Kota Lhokseumawe, T. Joan Virgianshah, S.STP., MSP. menyebutkan, kunjungan itu membahas seputaran persoalan terkait penyelenggaraan tahapan pilkada di Aceh pada 2022 atau 2024 dan sistem terbaru pemilu yang diluncurkan oleh KPU Republik Indonesia.
“Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain tentang persiapan tahapan yang telah berjalan, sistem budgeting, dan mengenai aplikasi-aplikasi terbaru yang diluncurkan KPU berkaitan dengan kemanan data”, ujarnya.

Ketua KIP Kota Lhokseumawe, Mohd. Tasar (kanan) dan Wakil Ketua Komisi I, Taufik (kiri)

Anggota Komisi I DPRA yang hadir terdiri dari Wakil Ketua Komisi I, Taufik, Bardan Sahidi, Ridwan Yunus, Darwati A Gani, dan Nuraini Maida serta sejumlah staf komisi. Mereka diterima oleh semua komisioner, Mohd. Tasar, BA, MA, T. Marbawi, Muchtar Yusuf, SE, Zainal Bakri, S.Sos, M.Kom.I, dan Mulyadi serta Kasek, T. Joan Virgianshah, S.STP., MSP.


Ketua KIP Kota Lhokseumawe, Mohd Tasar dalam pertemuan tersebut menyampaikan terkait langkah yang telah dilakukan KIP Lhokseumawe dalam menyiapkan pelaksanaan pilkada tahun 2022 atau 2024 mendatang.

“Sampai saat ini upaya KIP Kota Lhokseumawe dalam persiapan pilkada di Kota Lhokseumawe telah dibahas bersama KIP Aceh dan DPRK Lhokseumawe, keputusan kesiapan pilkada apakah pada tahun 2022 atau 2024 kami sudah siap,” ujar Mohd Tasar.


Anggota Komisi I DPRA, Bardan Sahidi mengatakan, pihaknya sudah melakukan semua upaya dalam memperjuangkan agar Pilkada Aceh tetap berlangsung di tahun 2022. “Kami sudah temui semua pihak terkait, baik penyelenggara di tingkat daerah maupun pusat serta kementerian dan Komisi II DPR RI.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota lainnya, Ridwan Yunus, Darwati dan Nuraini. Hal yang paling mendasar adalah masalah regulasi, baik terkait nomenlatur maupun sistem penganggaran. (admin)

Leave a Reply

%d bloggers like this: