20160702_013415_7e7baa102e114616b2b9d3669b220ef9

Pembatasan Dana Kampanye Dirumuskan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum hingga kini masih merumuskan batasan sumbangan dana kampanye dan pengeluaran maksimal untuk setiap calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017. Kendati demikian, pembatasan ini dinilai tak terlampau berdampak signifikan dalam mengatasi politik uang.

Anggota KPU, Ida Budhiati, hari Jumat (1/7) di Jakarta mengatakan, KPU masih mencari formula paling pas untuk membatasi modal calon kepala daerah.

Sebelumnya, KPU sudah menyepakati sumbangan partai politik atau gabungan parpol sama dengan jumlah maksimal sumbangan badan usaha, yakni sebesar Rp 750 juta. Adapun sumbangan perorangan maksimal Rp 75 juta.

Belanja kampanye maksimal juga diatur dengan besaran yang berbeda-beda di setiap daerah sebab besaran ini dipengaruhi dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan standar biaya daerah. KPU menentukan formula penghitungan batas maksimal kampanye, sedangkan KPU di daerah menetapkan besarannya melalui keputusan KPU daerah.

“Berdasarkan dokumen laporan dana kampanye dan keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota tentang pembatasan dana kampanye pada pilkada tahun 2015, tidak ada peserta yang belanjanya melampaui batasan maksimum,” tutur Ida.

Kendati demikian, rencana pembatasan jumlah sumbangan, baik dari perorangan maupun badan usaha dan partai politik/gabungan partai politik, dinilai tak berdampak signifikan. “Pengeluaran tidak dibatasi sehingga tidak bisa dikomparasi (antara pemasukan dan pengeluaran). Raison d?tre dari pengaturan dana kampanye tidak tercapai, transaksi-transaksi yang ada pun tak bisa dipantau,” tutur Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Topo Santoso.

Masalahnya, aturan dan infrastruktur untuk mengecek penggunaan dana kampanye kandidat calon kepala daerah masih sangat terbatas. Pertama, dana kampanye hanya terbatas pada sumbangan-sumbangan yang masuk dan digunakan pada periode yang singkat. Padahal, anggaran dikumpulkan jauh sebelumnya dan digunakan bahkan untuk menyosialisasikan diri jauh sebelum masa kampanye resmi serta untuk membeli kendaraan politik. Setelah masa kampanye usai, dana berjumlah besar juga masih diperlukan, seperti untuk membayar para saksi.

Audit dana kampanye yang dilakukan pun tidak menghasilkan apa-apa. Padahal, audit tetap menyedot alokasi anggaran penyelenggaraan pilkada. Persoalannya, audit dilakukan tanpa mengecek kewajaran dan kemungkinan manipulasi dalam transaksi dana kampanye. Tak ada pula dampak seperti penguatan demokrasi dari hasil audit dana kampanye ini. Karena itu, pembatasan dana kampanye dirasa tidak akan berdampak signifikan.

Namun, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, menambahkan, pembatasan dana kampanye relatif bermanfaat untuk memudahkan kontrol serta pemantauan penerimaan dan belanja kampanye. (INA)

http://epaper1.kompas.com/kompas/books/160702kompas/#/7/

KIP Kota Lhokseumawe

KIP Kota Lhokseumawe

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe yang Berlokasi Di Jl. Antara No. 4A Desa Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe - 24352 Website : www.kiplhokseumawe.com, Phone : +62645-630901 email : info@kiplhokseumawe.com
KIP Kota Lhokseumawe

Leave a Reply