Keterangan Foto : Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan bahwa peserta pilkada perlu menjaga integritas. Hal itu karena luasnya kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah
Keterangan Foto : Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan bahwa peserta pilkada perlu menjaga integritas. Hal itu karena luasnya kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah

KPK: Penyelenggara dan Peserta Pilkada Harus Berintegritas

Palembang, kpu.go.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan penyelenggaraan pemilu atau pilkada harus berintegritas. Undang-Undang KPK mengamanatkan adanya fungsi supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring. KPK juga mempunyai perhatian pada dua hal, yaitu korupsi dan kerugian Negara.
Hal tersebut disampaikan Saut pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu KPU, Bawaslu, dan DKPP Gelombang I Wilayah Barat, Selasa (19/7) di Palembang Sumatera Selatan.
“KPK memperhatikan penyelenggaraan pilkada, itu karena luasnya kewenangan kepala daerah dan adanya banyak transaksional. Untuk itu KPK juga concern pada pencegahan, apabila ada sumbangan dalam pencalonan kepala daerah, penyumbang itu menuntut sesuatu apa tidak. Penyelenggara dan peserta, semua harus beritegritas,” tegas Saut dihadapan peserta bimtek dari KPU dan Bawaslu.
Saut mengungkapkan berdasarkan data tahun 2015, sekitar 600 kasus yang sudah ditindak, bahkan ada yang melalui operasi tangkap tangan (OTT), sehingga apabila pilkada tidak berintegritas, pasti penindakan bisa lebih banyak lagi. KPU dan Bawalu harus bekerja bersama, karena ini sistem, apabila bekerja sendiri-sendiri akan sulit menciptakan integritas.
Hal yang sama juga ditekankan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie dalam kuliah umum di bimtek terpadu, bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP harus bergotong royong, melanjutkan kerjasama dalam hal integritas. Semakin besar organisasinya, semakin modern organisasinya, maka ketergantungan pada sistem semakin besar, apalagi sebesar Negara Indonesia.
“Sebagian masyarakat Indonesia masih tradisional, sehingga orang baik masih dibutuhkan, dan sistem juga masih dibutuhkan. Fitrah manusia itu cenderung menerima kebaikan dan kebenaran. Ada juga tiga syahwat yang mempengaruhi demokrasi, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan seksualitas. Dalam demokrasi, ektiga syahwat itu bisa menjadi satu. Maka kita membutuhkan penataan sistem,” tutur Jimly.
Jimly memandang demokrasi ini semakin lama semakin mahal, sehingga perlu dipikirkan ke depan untuk mengontrol dan mengendalikannya. Partai politik (parpol) seharusnya tidak boleh mencari dana politik sendiri, karena ini berbahaya, dan harus ada jarak antara parpol dan kekuasaan. Ada empat cabang kekuasaan yang seharusnya ada jarak, yaitu eksekutif, legislative, yudikatif, dan media.
Mindset KPU dan Bawaslu harus ditingkatkan, tambah Jimly, karena KPU dan Bawaslu harus merasa pada posisi setara dengan Presiden untuk pilpres, dan dengan kepala daerah untuk pilkada, sehingga dengan posisi kuat maka integritas akan terjaga. Pemilu legislative dan presiden serentak tahun 2019 akan menjadi yang pertama bagi Indonesia, namun kuncinya KPU dan Bawaslu harus sukses terlebih dahulu pada penyelenggaraan pilkada 2017 dan 2018. (Arf/red FOTO KPU/dosen/Hupmas)
Sumber : KPU RI
KIP Kota Lhokseumawe

KIP Kota Lhokseumawe

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe yang Berlokasi Di Jl. Antara No. 4A Desa Kampung Jawa Baru Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe - 24352 Website : www.kiplhokseumawe.com, Phone : +62645-630901 email : info@kiplhokseumawe.com
KIP Kota Lhokseumawe

Leave a Reply